Pekanbaru-Ratusan Wartawan dari berbagai media di Provinsi Riau ramaikan Markas Besar Kepolisian Daerah Riau. Terkait dugaan pekara pemberitaan Pers yang dikaitkan dengan pelanggaran undang-undang ITE. Kedatangan pendemo itu langsung menuju kantor Kapolda Riau di jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru Riau dengan jumlah kurang lebih ratusan orang, dengan lantunan lagu-lagu kebangsaan NKRI mereka membawa beberapa tuntutan kepada Kapolda Riau terkait tindakan aparat hukum yang diduga kuat melakukan kriminalisasi terhadap Pers. Kordinator aksi, Rudi Hartono Lase saat menyampaikan orasinya didepan pintu gerbang Polda Riau, peserta aksi solidaritas Pers menyampaikan tuntutanya ke Kapolda Riau antara lain, agar Kapolda Riau segera memeriksa penyidik Dirkrimsus yang diduga kuat melakukan kriminalisasi pers terhadap Redaksi Harian Berantas, Toro Laia yang diketahui dilaporkan oleh Bupati Bengkalis, Amril Mukminin dengan tuduhan pencemaran nama baik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang ITE. Terkait pemberitaan di media Harian berantas, jika kemudian dirasa telah merugikan nama baik atau menyerang kehormatan seseorang, maka sesuai dengan UU Pers No.40 tahun 1999, dan berdasarkan MoU Dewan Pers dan Kapolri tahun 2012 dan 2017, maka harus dinilai sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik, yang telah disediakan mekanisme penyelesaian berdasarkan Hak Jawab dari kedua belah pihak. Kami mohon kepada Kapolda Riau yang baru, Bapak Irjen Pol Widodo supaya bersedia berdialog dengan insan solidaritas Pers di tempat ini untuk mendengar aspirasi kami dan merespon kejanggalan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau terhadap wartawan,” yg diorasi Rudi Hartono lase. Dalam orasinya Rudi Lase menyampaikan berbagai tindakan arogansi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum-oknum Kepolisian Polda Riau terhadap media saat melakukan kinerjanya, khususnya terkait Toro Laia yang hingga kini telah menjalani persidangan di PN Pekanbaru adalah hasil penyidikan pihak Polda Riau. Di duga Amril Mukminin dan beberapa oknum lainya untuk mengkriminalisasi media Pers. Diduga kuat Amril mukminin selaku Bupati di Bengkalis yang terindikasi berdasarkan berbagai bukti terlibat dugaan korupsi dana bansos Bengkalis tahun 2012 senilai 272 miliar, dan kami minta Kapolda Riau yang baru segera panggil Bupati Bengkalis Amril mukminin. Namun hingga berita ini diturunkan, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo belum tampak menghampiri massa aksi solidaritas Pers, hingga akhirnya perwakilan Kapolda Riau, dari satuan Direskrimsus melalui kasubdit IV, AKBP Ginting mencoba memberikan pernyataan dan sikap Kepolisian Polda Riau melalui mediasi di ruang SPKT Dirkrimum Polda Riau, namun 5 orang utusan dari aksi solidaritas menolak dan memilih melanjutkan aksinya. Mendengar sikap beberapa utusan aksi tersebut, pihak Polda Riau pun tak dapat berbuat apa-apa, akhirnya membiarkan para aksi solidaritas Pers bergerak dan kembali beraksi menuntut kepada Kapolda Riau agar segera memeriksa penyidik Polda Riau, memeriksa kembali Amril Mukminin  yang di duga terindikasi turut terseret dalam korupsi bansos Bengkalis senilai 272 miliar, sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh media Harian Berantas. Sejarah buruk dalam dunia Pers, ini dapat diduga sebagai permainan karena telah diberitakan seorang oknum pejabat di media dengan muatan soal keterlibatan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin atas dugaan kasus korupsi bansos Bengkalis yang telah menyeret sebagian besar pelakunya ke dalam jeruji besi, namun belakangan diketahui, Amril Mukminin dan beberapa orang lainya sama-sama terlibat namun tidak terjerat hukum,” kata rudi yang akrab di sapa Lase dalam orasinya. Akibat ketidak hadiran Kapolda Riau itu, massa dari aksi solidaritas Pers pun melanjutkan aksi di kantor Kejaksaan Tinggi Riau, dimana Kejati Riau juga di nilai berperan penting dalam kapasitasnya untuk memberantas kasus korupsi yang ada di Riau. (rio)  

(nasional/admin)

Sumber : https://tribunterkini.com/
Url Artikel : https://tribunterkini.com/web/detail/BT056155560607798221/