Jumat, 22 April 2016 - 07:30 WIB , Editor: admin
Pekanbaru Tribunterkini-Kita ada yang di biayai APBD dan ada juga program non APBD yakni dari pemerintah pusat dana APBN. Kemudian ada lagi sekarang, skema di luar itu, yaitu pendanaan pihak Bank. “Itu yang sedang kita upayakan, dan juga menyerap dana yang ada di Badan pengelola dana pembangunan kebun kelapa sawit di bawah kementrian keuangan” Seperti penjelasan Mahibul Basyar Kepala Dinas Perkebunan Riau kepada Tribunterkini di Gedung DPRD Riau.
Dijelaskannya lagi, kita sekarang sedang membagi tugas baik struktural dinas yang ada di APBD maupun di APBN. Kita juga akan fokus membantu masyarakat baik petani swadaya maupun petani plasma untuk mendapatkan dana-dana tersebut. “Tetapi harus kerja keras karena kita belum di dukung dengan anggaran yang cukup, serta data yang kuat, karena persyaratan dari perbank kan sangat ketat”.
Sementara dukungan APBD kita kedepan dana sudah terbatas, sehingga kegiatan-kegiatan tertentu khusus untuk pengembangan kelapa sawit atau Replanting untuk dikurangi dan memanfaatkan dana di luar APBD, urainya
Ditanya apakah progranm Disbun sejalan dengan Program Gubernur, Kadisbun menerangkan, program kita harus sejalan dengan Gubernur, karena Gubernur sudah memberi arahan bahwa dana kita terbatas, terutama kelapa sawit, kalau bisa di luar skema APBD. Program lain seperti karet, kelapa atau sagu masih kita biayai dari APBD, tetapi kita minta bantu juga ke pusat melalui dana APBN untuk membiayainya, terangnya.
Ditanya skala prioritas, Kadisbun menerangkan, kita melanjutkan program apa yang sudah ada dan apa yang masih kurang kita lalukan revisi. Revisi ini kita Rewiw lagi bedasarkan fakta dan kemampuan kita, serta tingkat prioritas. Kita sudah me Reviw rencana lima tahunan 2014 sampai 2019. Untuk tahun 2017 sudah kita anggarkan untuk kedepan, namun kemampuan dana kita terbatas, sesuai dengan apa yang ada diluar skema. “Kita berjuang mencari di luar APBD urai Kadisbun”
Cuma persoalan yang berat di sini kan persoalaan di masyarakat, kalau petani plasma mungkin surat tanahnya lengkap, namun banyak juga surat tanahnya yang “sekolah” untuk menutupi utang. “Itu persoalan yang harus kita selesaikan”, Kita membantu membujuk perusahaan inti, mitra atau Avalis untuk dapat menyakinkan pihak Bank. Karena persoalan sekarang tanpa Avalis pihak Bank tidak mau memberikan kredit, ucapnya.
Walaupun BPD pembangunan kelapa sawit itu, ada dana yang cukup menarik berupa hibah, betul-betul hibah gratis tidak di kembalikan melalui kredit untuk Replanting, 1 hektarnya Rp 25 juta maksimal satu otrang petani yang layak menerima maksimal 4 hektar beraarti Rp 100 juta yang dapat si terima petani. “Namun syarat ketentuan berlaku, ini yang kita bantu”, jels Mahibul Basyar.
Saya juga sudah meminta Kabupaten/kota mendukung, dan semua nya antusias, sebab di Riau ini perhitungan kita cukup besar yang harus Replanting. Seperti contoh semalan saja di Siak 15 ribu hektar yang harus di Replanting. Seementara yang baru dimulai saja baru berapa hektar, Semalam saya bersama badan kelapa sawiti bersama mitra Asian Agri melakukan Replanting tanam perdana. Untuk pertama kali dana itu di salurkan melalui badan yang di bentuk kementrian keuangan melalui Presiden. “Siak pertama kali mendapat kucuran dana semalam peresmiannya, serta dilanjutkan penandatanganan untuk Kabupaten Inhu dengan mitra Sinar Mas”
Ditambahkannya, saya berharap tidak hanya petani plasma, tetapi petani swadaya dapat bermitra dengan perusahaan yang ada di Riau ini, karena kalau kita menghandle itu tidak cukup duit kita. Harus ada ruang, kita ada badan kelapa sawit, sehingga kekurangan yang ada di petani swadaya, maupun plasma harus kita bantu menyelesaikan masalah. Terutama petani swadaya yang status tanahnya belum hak milik, harus di bantu, tambahnya.
Harapan kita agar semua pihak mau membuka diri untuk menerima bagaimana peraturan daerah tentang perkebunan yang di bahas di DPRD untuk di jadikan Perda, dapat di dukung. Karena kita berharap ada perbaikan terhadap peraturan perundangan yang masih di rasa belum cukup. Melalaui Undang-Undang dan turunannya yang sampai hari ini belum dapat memberikan peluang, bagaimana perkebunan di Riau dapat berkembang seperti di Malaysia mereka berkembang dan sangat bagus. “Saya berharap Riau dapat sejajar dengan Malaysia”, tutup Kadisbun. (Albert)
(nasional/admin)
Sumber : https://tribunterkini.com/