Pencarian Berita

Pekanbaru Tribunterkini- “Anggota dewan mengatakan uang komite sekolah adalah bentuk pungli gaya baru saya kira keliru dan tidak berdasar.jadi masyarakat jadi salah persebsi, Kita bekerja sesuai aturan yang berlaku“. Inilah sepenggal tanggapan ketua Komite Sekolah Kota Pekanbaru Delicis Suhanto, ketika di mintai tanggapan terkait maraknya pungutan di sekolah negeri mengatas namakan Komite sekolah. Hal ini terungkap ketika media ini mengikuti sosialisasi dan pembentukan Forum Komite Sekolah Se Provinsi Riau. Bertempat di aula Dinas Pendidikan Provinsi Riau di jalan Cuk nyak Dien. Hal ini terlontar dari pertanyaan wartawan terkait tanggapan anggota dewan yang mengatakan bahwa uang komite sekolah Negeri SMU/SMK sederajat  tidak ada lagi. Perlu diketahui beberapa waktu lalu anggota dewan Provinsi Riau Muhammad Aidil mengatakan bahwa uang Komite tidak di perbolehkan lagi di sekolah Negeri. Delicius Suhanto menerangkan, “Saya kira anggota dewan mengatakan komite sekolah di bubarkan kita setuju-setuju saja. Kita dorong namun kita minta Kepmen 75 Tahun 2016 nya di bubarkan dulu, stetmen ini yang keliru kalau di kaitkan dengan Keppres Tahun 2016 terkait pungli itu salah alamat, jadi menanggapi harus pada porsin permasalahan, jangan di campur aduk. Kita bekerja sesuai aturan, tadi sudah jelas dikatakan untuk Riau, agar para pelajar bisa lebih bagus sesuai standar nasional seharusnya biaya peranak per tahunnya sebesar Rp.4800.000,-. Padahal yang dibantu pemerintah secara nasional BOSNAS hanya sebesar Rp.1.400.000,- ditambah dari pemerintah daerah atau BOSDA  Rp.400.000,-. Tentu masih jauh kekurangannya.”Atas dasar inilah kita sangat prihatin, bagaimana nantinya tamatan sekolah Negeri selalu kalah bersaing dengan sekolah swasta. Mereka dengan leluasa menerapkan uang sekolah bagi anak didiknya tidak ada masalah. Lebih jauh Ketua Komite sePekanbaru ini mengatakan perlu diketahui tahun yang lalu sekolah Negeri di Riau bermasalah secara keseluruhan terkait prestasi. Kalah saing dengan sekolah Swasta. Jadi tidak ada sekolah gratis yang ada gratis bagi berpenghasilan rendah. Namun bila mana ada yang tidak mampu tentu solusinya ada, kita minta agar melengkapi surat tidak mampu dari Lurah aja kok, jadi ngampang kan, tutur D.Suhanto. Jadi stedmen dewan menanggapi uang komite sekolah tentu itu haknya beliau, kita tetap jalan karena sesuai aturan yang berlaku. Bila mau gratis di sekolah Negeri silahkan anggota Dewan menambah BOSDA nya kita dorong supaya bisa agar keperluan anak didik bisa tercukupi. Saya yakin bila ini dilaksanaka Prestasi pendidikan di Provinsi Riau akan Jaya dan Gemilang. (Edo).

(nasional/admin)