Kamis, 08 Februari 2018 - 07:30 WIB , Editor: admin,
Pekanbaru Tribunterkini- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi membuka Acara Workshop Penyusunan Sistem Pengelolaan Data SDGs (Sustainable Development Goals) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Parlaungan Lantai III Kantor Dinas Bappeda Provinsi Riau, Kamis (8/2).
Dalam sambutannya Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan bahwa SDGs merupakan agenda pembangunan yang cakupannya cukup luas, yang mengintegrasikan aspek pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
"Melalui SDGs ini diharapkan adanya tata kelola yang efektif dan akuntabel", ujar Hijazi.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa SDGs secara global terbagi dalam 17 ribuan penyusunan target dan 241 indikator global.
"Dari sekian banyak indikator tersebut, Pemerintah Provinsi (Riau) telah menetapkan sebanyak 272 indikator SDGs tingkat Provinsi", ungkapnya.
Dengan banyaknya indikator yang telah dijalankan tersebut, pihaknya mengaku kesulitan untuk mengukur perkembangan SDGs tanpa didasari data lengkap yang tersedia.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa hasil pemetaan data indikator SDGs yang dilakukan oleh Bappeda terindikasi bahwa dari 272 indikator tersebut baru sebanyak 112 atau sebesar 41% data indikator tersedia secara reguler yang dapat diakses.
"Sedangkan sisanya 33 data atau 12% terkadang ada dan tidak, sementara 127 data atau 47% sama sekali tidak tersedia dan tidak ada", jelas Hijazi.
Mempertimbangkan akan pentingnya data bagi pencapaian tujuan SDGs maka ia meminta komitmen dari semua pihak untuk bersama-sama membangun mekanisme bersama dalam penyediaan data di Provinsi Riau.
Diuraikan oleh Sekda bahwa Bappeda memiliki kepentingan yang cukup besar terhadap ketersediaan data pembangunan karena fungsinya di dalam penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi sangat tergantung dengan adanya data.
Sementara itu, peran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau sangat signifikan untuk memastikan data pembangunan di Provinsi Riau.
Kemudian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau juga memiliki peran yang menentukan sebagai penyediaan data sektoral.
"Serta tidak kalah pentingnya peran BPS sebagai penyedia data statistik dasar sekaligus diharapkan menjadi pembimbing bagi penyediaan data di Provinsi Riau", kata Sekda.
Melalui peran dan tanggung jawab masing-masing tersebut, ia mengharapkan terbangunnya sinergi antara faktor penyediaan data dan tahap perencanaan data, pengumpulan, pengolahan, hingga penyebarluasan data untuk publik.
"Komitmen bersama semua pihak atas mekanisme bersama dalam penyediaan data akan diformulasikan ke dalam bentuk Peraturan Daerah", terangnya.
Sebagai Provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan SDGs, Sekda berharap Riau mampu menjadi referensi dalam pelaksanaan SDGs di tingkat daerah, baik bagi Bappenas maupun pemerintah daerah lainnya.
"Sudah ada beberapa daerah yang berkunjung ke Riau, antara lain Jabar, Lampung, Jateng, Banten, Sumsel, dan Batam", kata Sekda.
Di akhir sambutannya, Hijazi mengungkapkan harapannya agar melalui Workshop ini semua pihak dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melengkapi kebutuhan data yang dibutuhkan.
Turut mendampingi Sekdaprov Riau dalam Workshop ini adalah Kepala Bappeda Provinsi Riau Rahmad Rahim. (Ruben/MC Riau).
(nasional/admin)