Pencarian Berita

Pekanbaru Tribunterkini- Asisten II Setdaprov Riau Masperi, mengatakan rendahnya serapan APBD tahun 2018 disebabkan karena tidak adanya APBD Perubahan (APBD-P). Hal itu menjadi penyebab utama capaian target yang sudah ditentukan sebelumya tidak tercapai. "Dibanding dengan tahun sebelumnya kita menurun. Tapi sesungguhnya tidak demikian, angka Rp 8,4 triliun ini dibandingkan dengan total APBD kita sebesar Rp 10,3 triliun. Ketika beban tugas kita di Rp 10,3 triliun, realisasinya Rp 8,4 triliun maka persentasenya 81 persen, tapi kenyataannya tidak demikian", kata Masperi, Senin (7/1/18). Menurutnya, dari APBD Rp 10,3 triliun tersebut, yang menjadi tugas pokok Pemprov Riau sebenarnya hanya sebesar Rp 9,3 triliun. Karena tahun 2018 pendapatan Pemprov Riau tidak mencapai angka Rp 10,3 triliun. "Ketika tidak ada APBD perubahan tentu itu kita ubah, dari Rp 10,3 triliun ke Rp 9,3 triliun. Sehingga angka 81 persen itu naik menjadi Rp 9,3 triliun, dibagi 81,4 persen (capaian) dikali 100 persen. Jadi itu malah lebih tinggi dari kinerja tahun 2017. Tapi kerena tidak ada APBD perubahan, maka kami tidak bisa menyesuaikan angka-angka itu", ujarnya. Seperti diketahui, realisasi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2018 mencapai 81,44 persen atau Rp 8,4 triliun dengan realisasi fisik sebesar 91,77 persen. Dari total APBD Rp 10,3 triliun, realisasi belanja tidak langsung berdasarkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 lalu hanya sebesar 50,16 persen atau Rp 5,1 triliun, dari target 56,10 persen atau Rp 5,7 triliun. Sementara untuk belanja langsung, pemeritah setempat hanya merealisasikan Rp 3,2 triliun atau 31,26 persen dari target 43,90 persen. Jika dibandingkan tahun 2017, serapan APBD tahun 2018 masih lebih rendah, untuk realisasi keuangan terdapat selisih berkisar 6.56 persen. Sedangkan pada realisasi fisik selisihnya berkisar 2 persen. (Ruben/MCR).

(nasional/admin)