Pencarian Berita

Jakarta Tribunterkini- Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di hadapan Gubernur Riau Syamsuar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, Danrem 031/WB Brigjen TNI Muhammad Fadjar. Selain itu, hadir juga dalam arahan Presiden RI tersebut yang digelar di Istana Presiden, Selasa (6/8/19) tersebut, yakni para kepala daerah yang banyak terdapat titik api, seperti Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, Bupati Rokan Hulu Sukiman. Kemudian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Edwar Sanger serta para Dandim dan Kapolres Se Provinsi Riau. Dan nampak hadir Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Panglima TNI Jenderal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Polisi Tiro Karnavian. Dalam kegiatan tersebut Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto, SIK, SH, MH, juga ikut hadir dan duduk persis dibelakang bapak Presiden RI Ir Joko Widodo. Polresta Pekanbaru dibawah Pimpinan Kombes Pol Susanto SIK SH MH beserta jajaran akan selalu siap dan waspada dalam menangkal dan menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan. Terdapat sepuluh poin dari arahan yang disampaikan Presiden Jokowi adalah:

• Pertama, Presiden mengingatkan bahwa pada tahun 2015 dan tahun sebelumnya kebakaran hutan terjadi hampir di seluruh provinsi dimana kerugian yang diakibatkan adalah 221 Triliun, dan  untuk lahan terbakar 2,6 juta hektar.

"Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia, terlebih Riau yang langsung berbatasan dengan negara jiran Malaysia", kata Presiden Jokowi.

• Kedua, dibanding dengan tahun 2016 jumlah hotspot Karhutlah tahun 2019 turun. Tapi, dibanding tahun 2018 angkat hotspot naik. Hal ini menurut Presiden mestinya tidak boleh terjadi.

"Karena seharusnya yang terjadi turun tiap tahun dan tidak boleh naik", ungkap Jokowi.

• Ketiga, dianggap paling penting adalah dengan mengkedepankan pencegahan, jangan sampai api besar baru bingung untuk memadamkan.
• Keempat, Presiden minta Forkopimda seperti Gubernur, Pangdam dan Kapolda agar dapat bekerja sama dibantu pemerintah pusat. Sehingga api sekecil apapun segera padamkan dan jangan ada kebakaran yang besar di wilayahnya.
• Kelima, atensi Presiden RI bahwa aturan main tetap sama dengan tahun 2015 terkait konsekuesi akibat Karhutla. Dimana, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim dan Kapolres yang tidak bisa mengatasi masalah Karhutla akan dicopot.
• Keenam, kerugian ekonomi akibat Karhutla besar sekali, sehingga, jangan ada darurat api. Untuk itu agar api sekecil apapun segera diatasi dan dipadamkan
• Ketujuh, Babinsa dan Bhabinkamtibmas diminta agar terus melakukan pengecekan langsung bila ada titik api.

"Jangan tunggu sampai api membesar segera padamkan sebelum menjadi besar", ujar Presiden.

• Kedelapan, tidak perlu diulangi cara pencegahan dan pemadaman api. Karena sudah secara rinci diketahui oleh seluruh instansi terkait. Untuk itu segera tanggap untuk mencegah dan memadamkan api bila ada api.
• Kesembilan, Presiden kepada peserta terkait Karhutla yaitu dengan memproritaskan pencegahan melalui patroli dan deteksi dini. Kemudian melakukan penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah.
• Kesepuluh, pada tahun 2019 mulai ada lagi asap yang mengganggu negara tetangga. Diminta agar penanganan agar segera selesaikan dengan upaya yang maksimal. Sehingga tidak malu dengan negara tetangga yang kena dampak asap akibat. (Ruben/MCR).

(nasional/admin)