Pencarian Berita

Pekanbaru Tribunterkini- Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Provinsi Riau Tahun 2018 Angkatan I (Pertama), 06-09 Mei 2018, bertempat di Hotel New Hollywood Pekanbaru. Nampak hadir Asisten I Sekda Provinsi Riau Ahmadsyah Harrofi, Kadis PMD Riau Syarifuddin AR, Anggota DPRD Riau DR.Ilyas HU,SH.MH, Anggota DPRD Riau Nasril,S.Ag.MA, pejabat di dinas PMD dan peserta serta narasumber. Dalam kesempatan ini Kadis PMD Riau Syarifuddin AR menyampaikan Bertolak dari pelaksanaan pembangunan desa pada masa lalu yang bersifat sentralistik yang mengesampingkan potensi masyarakat lokal menyebabkan hasil pembangunan yang tidak memberi manfaat luas bagi masyarakat. Hal itu disebabkan tidak adanya kepedulian dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam memelihara dan menjaganya. Jika dibandingkan dengan saat sekarang ini dalam pembangunan desa, masyarakat selalu ditempatkan sebagai pelaku pembangunan yang berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pememiharaan dan pengawasan. Hal ini bertujuan agar pembangunan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 6/2014 tentang desa dan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa , desa memiliki posisi strategis dan penting dalam pembangunan Indonesia. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat desa. Jadi dapat dipahami bahwa semangat UU desa itu adalah melibatkan partisipasi warga dalam pelaksanaan pembangunan, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa mengoptimalkan keuangan desa untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Mengurangi pengangguran dan dapat menambah pendapatan masyarakat, ujar Syarifuddin AR. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintahan desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. BPD bersama dengan kepala desa berfungsi menetapkan peraturan desa serta berupaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian maka pemerintahan desa dituntut untuk mampu menumbuhkembangkan partisipasi dan peranserta aktif masyarakat dalam proses pemerintahan serta pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara umum mempunyai kewenangan yaitu: membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam implementasinya, pelaksanaan kewenangan tersebut di atas, hendaknya tidak terlalu berlebihan tetapi harus berlandaskan dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPD dalam hal ini harus dapat memainkan perannya dalam pembangunan di desa, bersama dengan kepala desa berupaya agar masyarakat ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan ikut serta mengawasi setiap pelaksanaan pembangunan di desa. Dengan kata lain masyarakat ikut merasa memiliki terhadap kemajuan dan perkembangan desa. Situasi yang terjadi pada saaat ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan kebijakan ada kecenderungan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Jika hal ini terjadi terus menerus tidak baik bagi jalannya pemerintahan desa sebagaimana amanat UU desa. Karena sesungguhnya roh nya dari UU desa itu adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, ucapnya. Mencermati ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama yaitu:

1. Pemerintah desa sebagai unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa.
3. Lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Ketiga institusi ini diharapkan bersinergi untuk mewujudkan, mempercepat dan memperkuat implementasi otonomi desa dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan fungsí dan kewenangan masing-masing, yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kades dan perangkat sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksanana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan BPD melakukan pengawasan kinerja Kades dan perangkat, Mengontrol pelaksanaan kebijakan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Tentunya di dalam melakukan fungsi tersebut BPD harus memahami pengetahuan manajemen pemerintahan desa. Disamping itu tak kalah pentingnya adalah saling bekerja sama dalam menyelesaikan segala permasalahan yg ada didesa, terlebih dengan banyak nya Dana yang masuk ke Desa baik itu bersumber dari APBN, APBD Provinsi Riau, APBD Kab/Kota maupun sumber-sumber lainnya, bukan sebaliknya mencari-cari kesalahan diantara satu dengan lainnya. Andai kata ada kesalahan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintahan Desa, panggil yang bersangkutan untuk duduk satu meja melakukan musyawarah, karena setiap permasalahan pasti ada solusinya. Jangan sampai permasalahan kecil menjadi besar apa lagi sampai ke penegakan hukum. Lakukan fungsi pengawasan dengan optimal, sehingga apa yang sudah direncanakan bersama yaitu yang sudah tertuang dalam RPJM, RKP dan APBDesa, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu terciptanya kemandirian desa ini akan terwujud, ucapnya. Selanjutnya ketua panitia penyelenggara dan juga Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa dan Kelurahan AswandiSWANDI, SP, M.SI menyampaikan perlu kami sampaikan kepada bapak/ibu sekalian bahwa kegiatan ini kita lakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.6/2014, tentang desa, PP No.43/2014, tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No.6/2014 tentang Desa. Dimana pada pasal 112 UU Desa menjelaskan bahwa BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui Diklat, Sosialisasi, Bimbingan Teknis. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah diharapkan kepada para peserta: - Memahami Substansi dari Undang-Undang desa dan PP 43 tahun 2014, tentang pelaksanaan UU No.6 tahun 2014. – Dalam  rangka menciptkan pengurus badan permusyarakatan desa yang berkualitas dalam mewujudkan pemerintah desa yang baik, mampu mengambil keputusan yang baik, sehingga terciptanya pelayanan Prima untuk masyarakat. – Yang pada akhirnya kami mengharapkan kepada peserta dapat memahami peran Fungsi BPD dalam melakukan pegawasan kinerja Kades dan Perangkat desa peran BPD dalam mewujudkan Good Governance Desa. – Penguatan Integritas BPD dalam pemerintah desa.  2). Materi Pelatih/Fasilitator- PB.I BINA suasana dan pengorganisasian kelas- PB.II Menajemen pemerintah desa- PB.III Pelaksanaan Fungsi dan tugas dan tugas BPD- PB. IV Penyusunan Peraturan di desa. (Ruben).

(nasional/admin)