Pencarian Berita

Pekanbaru Tribunterkini-  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau dituntut lebih maksimal dan inovatif dalam mengejar potensi pajak retribusi daerah. Hal ini dikarenakan belum tercapainya sumber anggaran yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi, Jumat (23/3/18). Ahmad Hijazi juga mengatakan akan terus mengevaluasi kinerja Bappenda untuk memberikan stimulus untuk memaksimalkan pencapaian pendapatan. "Karena itu, harus ada kebersamaan. Upaya maksimal harus terus dilakukan untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan", kata Sekdaprov. Diantara inovasi yang disampaikan Ahmad Hijazi soal pajak dan retribusi tersebut seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemungutan pajak itu selama ini dipungut melalui Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) yang ada di daerah. Mestinya ke depan bagaimana untuk meningkatkan pembayaran, cakupan pungutan itu bisa diperluas lagi tidak hanya di kecamatan, tetapi dengan menempatkan petugas pemungut pajak di kelurahan dan desa. Selain dimaksudkan untuk mempermudah layanan, juga untuk memaksimalkan hasil pungutan. Begitu juga untuk Biaya Balik Nama Kendaraan (BBNK). "Saya sudah sarankan begitu. Baik PKB dan BBNKB. Mudah-mudahan dengan cara itu upaya maksimal bisa tercapai. Daerah juga harus ada kesamaan pandangan. Karenakan dari hasil pungutan itu juga akan ada hasil bagi daerah", ungkap Ahmad Hijazi. Lebih lanjut, mantan Kadisperindag Kota Batam ini juga mengatakan soal perlunya bagi Bapenda melakukan upaya maksimal menggali potensi pajak dari sisi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Ahmad Hijazi juga menyarankan kepada Bapenda agar lebih agresip lagi untuk menggalinya. "Makanya saya sudah tugaskan Bapenda untuk datang ke BPH migas untuk mengambil data, adakah lagi perusahaan yang belum terjamah dengan wajib pajak di Riau ini. Tapi harus ambil data itu untuk perbandingan. Karena data penyaluran migas itu ada di BPH migas untuk PBBKB", papar Ahmad Hijazi. Begitu juga soal dana perimbangan dari pusat, yang sampai saat ini belum juga ditransper ke daerah. Dalam waktu dekat, Ahmad Hijazi mengaku akan mengumpulkan para Sekda Se Riau membahas masalah ini untuk menemui Dirjend Anggaran, Dirjend Perimbangan di kementerian terkait. (Ruben/MCR).

(nasional/admin)