Pencarian Berita

Bengkalis Tribunterkini - seiring proses rasionalisasi anggaran APBD Kabupaten Bengkalis 2018, masih belum memberikan sinyal yang baik antara Eksekutif dan Legislatif, terbukti hingga saat ini masih seperti jalan di tempat dalam penyelesaian pembahasannya. Kita belum sama sekali melihat adanya etikat baik kedua lembaga tersebut, untuk lebih mengedepankan kepentingan daerah seutuhnya, ujar wakil ketua GAPENSI kabupaten Bengkalis, M.Fachrorozi. Peria yang akrab di sapa agam ini mengatakan Seharusnya upaya penyelamatan APBD di tahun 2018 ini menjadi sekala prioritas oleh penyelenggara pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, mengingat kondisi keuangan daerah kabupaten Bengkalis di 2018 ini boleh dibilang memprihatinkan. Lanjud agam dengan pandangannya" Mengantisipasi agar tidak terjadinya berbagai kepentingan yang dapat merugikan daerah kita menyarankan kepada lembaga Yudikatif. Dalam hal ini polisi dan jaksa untuk Proaktif, ikut serta melakukan monitoring pengawasan terhadap proses pembahasan rasionalisasi anggaran yang sedang di lakukan Eksekutif dan Legislatif, jika perlu KPK juga di ikut sertakan dalam pengawasannya. Upaya ini merupakan bagian dari formula pencegahan terhadap peruntukan anggaran yang dianggap tidak wajar nantinya, agam juga mengatakan kita tidak berniat untuk menghalangi pemerintah daerah. Dalam mengalokasikan kegiatan yang memakan biaya besar seperti proyek MY( Multy Years ), namun ketersediaan anggaran menjadi pertimbangan penting,agar daerah tidak mengalami kolaps, atau dalam bahasa yang lain jatuh bangkrut sebutnya.. Secara tegas ia juga  mengingatkan khususnya kepada pihak legislatif, untuk tidak terkontaminasi dengan keinginan eksekutif yang bersifat pemaksaan kehendak, di luar dari pada kemampuan keuangan daerah pasca rasionalisasi, sekaligus tahun 2018 ini menjadi penentu bagi para legislator di 2019 nantinya ungkap peria yang aktif di berbagai organisasi ini. "Tidak main-main Jika nantinya hasil rasionalisasi anggaran APBD kabupaten Bengkalis 2018 berujung pada situasi yang tidak menguntungkan terhadap kepentingan daerah dari berbagai sektor maka sudah selayaknya para Legislator (anggota dewan) periode ini tidak layak lagi untuk di pilih pada periode berikutnya, dianggap tak mampu menjadi utusan rakyat ucap Agam. (Rilis Agam)  

(nasional/admin)