Pencarian Berita

Lampung Tribunterkini-  Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melantik dan mengambil sumpah jabatan Kisyadi, SE, M.Si, sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, di Kantor Gubernur. Kamis (2/8/2018). Pelantikan mantan Kepala BPKP Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut sesuai dengan Surat Keputusan  Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana Nomor KEP-156/K/SU/2018 tanggal 16 Juli 2018. Dalam sambutannya, secara khusus Gubernur berpesan agar Kisyadi mampu mengawal seluruh program strategis yang ada di Provinsi Lampung, baik berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung. Sehingga pembangunan di Lampung dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat Lampung. "Kita berharap , BPKP dapat memberikan dukungan yang lebih optimal kepada pemerintah daerah se Provinsi Lampung, untuk memastikan agar APBN maupun APBD yang ada di Provinsi Lampung. Berjalan secara optimal sesuai tujuannya, mencegah serta meminimalisir penyimpangan sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang dapat menghambat jalannya pembangunan. Bahkan sampai menimbulkan reaksi maupun guncangan sosial kultural yang ada di Provinsi Lampung, "tegas Gubernur. Lanjut Gubernur menegaskan, begitu pula dengan penggunaan dana desa yang kerap kali terjadi masalah, " Hal ini agar BPKP dapat bersinergi dengan Pemda mengawal pelaksanaan Undang-Undang Desa. Sehingga dana tersebut digunakan sesuai kebutuhan pembangunan desa serta terhindar dari permasalahan hukum, "jelasnya. Selesai pelantikan, Gubernur Lampung Ridho juga mengtakan dihadapan sejumlah awak media, "Saya meminta agar BPKP mendampingi pemerintah daerah di Provinsi Lampung, membantu meningkatkan dan memperkuat kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Provinsi, Kabupaten/Kota, agar sesuai dengan perannya sebagai early warning system. Tentunya ada atau tidak ada penyimpangan-penyimpangan tersebut tergantung pada kita semua dan dari dukungan rekan-rekan pengawasan yang membantu mencegah, agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan baik, "ungkapnya. Selain itu, Gubernur juga berharap agar BPKP berkontribusi dalam membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung meraih opini  Wajar tanpa Pengecualian (WTP). "Saat ini, dari 16 Pemda yang ada di Provinsi Lampung, baru 13 yang memperoleh WTP, kita berharap nantinya seluruh pemda di Provinsi Lampung meraih opini WTP, "ujarnya. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut diantara Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim, Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi, Wakil Bupati Pesisir Barat, Erlina, Pj Bupati Tanggamus, Zainal Abidin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung Budiharto Setyawan. [HP/Herwandi    

(nasional/admin)