Pencarian Berita

Laporan:Dalta Padang, Sumbar --  Irwan Prayitno Gubenur Provinsi Sumatera Barat mengakui, pihaknya tentu sangat membutuhkan Pers atau Media yang mengkritisi kebijakan dirinya beserta jajaran selaku pemerintah provinsi. Namun, kritik tersebut harus berdasar informasi yang akurat.   "Kami butuh sahabat yang mau ingatkan kita. Tetapi tentu saja pers yang penuh etika dan bermartabat," ujar Irwan Prayitno, ketika tampil sebagai salah seorang pembicara dalam seminar tentang Indeks Kebebasan Pers (IKP) bersama Koordinator Tim Peneliti Nasional Dewan Pers, Antonio Pradjasto, di Novotel Tangerang, Jawa Barat, Selasa (6/11/2018).   Irwan Prayitno memaparkan hal tersebut sehubungan dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar Nomor 30 tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, baru-baru ini.   Menurut Irwan, pergub dimaksud sengaja dibuat untuk menghindari media massa yang tidak bertanggung jawab atau abal-abal yang dapat membuat buruk citra Pers Nasional.   "Dalam pergub tersebut kami menekankan bahwa media wajib berbadan hukum, bertanggung jawab, harus wartawan dengan kompetensi utama, mem punyai  kantor yang resmi , SIUP, TDP dan lainnya,.   Gubernur Sumbar yang juga kader Partai Keadikan Sejahtera (PKS) di wilayah Sumbar ini menyangkal Pergub itu bukan untuk membatasi ruang gerak pers., hal itu justru untuk melindungi pers dan masyarakat ungkap beliau.   "Kami mendorong pers yang bebas dan bertanggung jawab. Perusahaan pers akan berupaya profesional melengkapi persyaratan administrasinya, wartawan ditantang agar menjadi wartawan yang berkompetensi dan sebagai Tonggak kontrol sosial bagi masyarakat, ungkap Gubenur Sumbar ini yang bergelar Profesor tersebut.  

(nasional/admin)