Pencarian Berita

Pekanbaru- Pemko Pekanbaru telah menyalurkan 15.625 paket bantuan sembako pada masyarakat. Namun di lapangan, bantuan yang tiba di tiap RT hanya sebagian dari data yang disampaikan RT/RW untuk menerima  bantuan. 

Di beberapa wilayah di Pekanbaru, Forum RT RW sepakat untuk menolak bantuan ketimbang nantinya warga berebut karena tidak cukup.

Robin Hutagalung Anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru mengatakan saya mengharapkan Walikota dapat menyikapinya. Tentu Walikota harus bisa menyikapi penolakan-penolakan pembagian sembako dari  RT/RW.

Nanun kita belum dapat melihat persoalan ini secara jernih, karena data  dari RT/RW itu juga apakah sudah memenuhi persyaratan-persyaratan, kita belum tau juga. Karena kita dengar juga di lapangan bahwa ada yang dalam satu rumah bisa memasukkan semua data. “ Intinya di Validasi dululah datanya” terang Robin ketika di hubungi melalui saluran telepon Selasa (28/04/20)

Lanjut Robin, menurut saya yang paling betul pembagian bansos-bansos itu bisa  dipending dulu, lalu pemerintah Kota Pekanbaru memvalidasi data secara akurat.

Menurut Robin Hutagalung seharusnya tidak ada lagi kekurangan anggaran, karena tentu Pemko berani melaksanakan PSBB, tentu sudah menghitung dari awal. Harusnya masalah anggaran tidak lagi bisa di bicarakan kekurangan, hal itu karena ketika Walikota sudah menerapkan PSBB tentu sudah di hitung semua survey nya

“Ketika Pemko Pekanbaru telah menetapkan PSBB, maka beban penyelesaian pembagian sembako tersebut berada di walikota. Saya berharap agar data penerima bansos tersebut di validasi lagi penerima yang berhak”, tegas Politisi Partai PDIP ini.

Saya juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa bukan miskin, masyarakat yang masih mampu bertahan jangan ikut menerima. Juga masyarakat yang terlanjur mengisi formulir sementara  masyarakat tersebut bukan kategori miskin jangan ikut menerimalah, sebutnya. (red)

(Pekanbaru/alb)