Pencarian Berita

Pekanbaru | Tribunterkini- Selama bulan Februari Tahun 2024, Pemerintah Pelalawan melalui organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) sudah mengelontorkan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 untuk belanja mobil dinas (Mobdin) sebanyak 6 unit dengan anggaran sebesar Rp 6 Miliar.

Pengadaan mobdin tersebut dilakukan dalam 2 tahap, tahap pertama sebanyak 8 unit dengan anggaran Rp 4 miliar kemudian tahap ke 2 sebanyak 4 unit dengan anggaran 2 Miliar.

Pada tahap pertama sudah menjadi bahan pembicaraan, terdengar bahasa sumbang dari masyarakat pelalawan maupun dari pengiat Anti rasuah atas pengadaan mobdin tersebut.

Bukan tanpa sebab, dikarenakan beberapa lokasi di Pelalawan masih terendam banjir.

Penolakan yang disuarakan masyarakat Pelalawan seakan angin lalu, kemudian atas izin Bupati Pelalawan, Zukri Mirjan, BPKAD kembali mengadakan tahap kedua dengan belanja mobdin sebanyak 4 unit.

Pengiat Anti rasuah, Boyke Hutasoit, sebelumnya, sudah meminta agar Bupati Pelalawan membatalkan pengadaan mobdin tahap pertama, dengan alasan tidak elok secara etika dan rasa empati dari jiwa seorang pimpinan atas kondisi yang dialami masyarakatnya.

"Jangan salahkan masyarakat Pelalawan jika beranggapan bahwa Bupatinya tidak memiliki rasa "kemanusiaan" atas kondisi wilayah dan masyarakatnya", ucap Boyke.

Apalagi, lanjut Boyke, berdasarkan informasi yang beredar, bahwa pengadaan mobdin tahap pertama, satu unitnya diduga dipakai atau diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan.

"Hal ini kan tambah menimbulkan pertanyaan dibenak masyarakat, emang Kejari kekurangan mobdin? Sehingga Zukri harus tetap mengadakan mobdin", Ungkap Boyke.

Ditambah lagi diadakan tahap kedua, lanjut Boyke, hal ini bisa menimbulkan segmen negatif dikepemimpinan Zukri. Masyarakat Pelalawan akan mempertanyakan keberpihakan Bupati.

"Sebaiknya masyarakat Pelalawan lebih berani dan terbuka untuk berbicara dan mempertanyakan langsung kepada Bupati atas pengadaan mobdin tersebut, karena belanja mobdin tersebut berasal dari kantong masyarakat Pelalawan", tegas Boyke.

Melihat kondisi harga pangan yang naik, lanjut Boyke, masyarakat harus pertanyakan langsung kepada Bupati arah keberpihakannya, apakah mau menjaga atau menekan kenaikan harga pangan atau menyenangkan para PNS dan pihak Kejari.

"Jika anggaran 6 miliar tersebut dialihkan kepada sifatnya minimal menjaga stabilitas harga pangan serta bertahap mendorong geliat ekomoni masyarakat maka dampaknya langsung kepada masyarakat bukan kepada segelintir orang yang menempati ruangan yang sejuk dengan sofa empuk", kata Boyke.

Kemudian, Boyke juga menyampaikan agar Zukri, melalui BKAD untuk berkordinasi kepada pihak Kejari untuk ikut mengamankan aset-aset yang masih dikuasi oleh pihak lain.

"Koordinasilah sama pihak Kejari melalui Kepala Seksi (Kasi) Datun, kan sudah diberi fasilitas, jangan hanya diberdayakan untuk pendampingan proyek saja, dengan alasan menjaga atau mengamankan aset negara, aset-aset Pemkab Pelalawan yang masih dikuasai oleh pihak lain juga merupak aset Pemkab", ucap Boyke

Terkait salah satu mobdin yang diserahkan atau dipakai pihak Kejari, ketika dikonfirmasi beberapa hari lalu kepada Kepala BPKAD, Devitson juga Kabid, Bambang, membisu tanpa keterangan sampai berita ini diterbitkan. **

(Pelalawan/ruben)