Pencarian Berita

Jakarta | Tribunterkini- Gubernur Riau Syamsuar mendapat kehormatan untuk memaparkan pemikiran mewujudkan kelembagaan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) yang ditaja Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, di Galeri Nasional Jakarta, Kamis (14/11).

Pelembagaan PKN adalah sebagai salah satu Implementasi atas mandat UU No. 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, dimana dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 telah merumuskan Visi besar Pemajuan Kebudayaan Indonesia 20 tahun ke depan yakni, Indonesia Bahagia berlandaskan Keanekaragaman Budaya yang Mencerdaskan, Mendamaikan dan Mensejahterakan. 

Dalam pemaparannya Gubri, menegaskan Kelembagaan dari Pekan Kebudayaan Nasional sangat penting guna menyukseskan penyelenggaraan PKN kedepannya.

"Provinsi Riau mengusulkan agar dibentuknya Komite Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia (KPKNI) sebagai wadah atau lembaga yang berperan aktif dalam upaya Pemajuan Kebudayaan di seluruh Indonesia dan sebagai penyelenggara Pekan Kebudayaan Nasional," ujar Gubri.

Kelembagaan KPKNI lanjut Gubri, dibentuk dengan skema berjenjang Pemerintah Pusat bernama KPKNI (Komite Pemajuan Kebudayaan Nasional lndonesia) sedangkan pada Pemerintah Daerah KPKND (Komite Pemajuan Kebudayaan Nasional Daerah) yang memiliki level Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mekanisme pendanaan menurut Gubri, KPKNI murni melalui APBN dengan dukungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendanaan ini dilakukan secara berjenjang hingga level KPKND di masing-masing daerah. 

"Tentunya untuk level daerah, pendanaan KPKND juga dibantu dengan Keuangan Daerah masing-masing," ujar Gubri.

Kemudian Keberadaan lembaga KPKNI dan KPKND harus menjadi lembaga bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta stakholders lainnya seperti Akademisi dan Masyarakat dalam upaya-upaya Pemajuan Kebudayaan. 

"Jadi peranan kelembagaan ini tidak semerta-merta hanya menjadi lembaga yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional saja, namun juga berperan aktif dalam melakukan pelindungan, pengembangan dan pembinaan kemajuam budaya," jelasnya.

Dalam pemaparan diskusi terbatas tersebut dihadiri Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid dan Sekretaris Dirjen Kebudayaan Direktorat Kebudayaan Sri hartini serta sejumlah Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi di Indonesia. ***(Mcr).

(Jakarta/ruben)