Riau

Kandinkes Provinsi Riau Ikuti Rapat Forum Komunikasi Dengan Pemangku Kepentingan Utama Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

Rabu, 11 Desember 2019 - 22:09 WIB , Editor: ruben,

Pekanbaru | Tribunterkini- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir mengikuti Rapat Forum Komunikasi Dengan Pemangku Kepentingan Utama Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kantor Gubernur Riau, Rabu (11/12/19).

Rapat ini dihadiri oleh Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi Dwi Ariyani.

Kadiskes Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali juga untuk melakukan rapat-rapat tentang pendataan ini.

Kemudian ia menambahkan, Dinas Sosial Provinsi Riau bisa juga memberikan informasi sampai sejauh mana pelaksanaan ferivalil di Kabupaten/Kota sehingga dapat meningkatkan kepesertaan di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Tidak ada pengurangan dana menyangkut daripada masyarakat yang tidak mampu yang ada di Provinsi Riau, kenapa tidak bisa terjadi nanti pengurangan itu akan terjadi gejolak yang tertuju kepada pimpinan kita," ujar Mimi Yuliani Nazir.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Riau Dwi Ariyani dalam paparannya mengungkapkan Kepentingan utama di Provinsi Riau tahun terakhir di Tahun 2019 ini. Ia berharap apa yang dibahas bersama pada hari ini menjadi dasar untuk melakukan memperbaiki penyelenggaraan JKN di Provinsi Riau.

"Ada beberapa hal yang menjadi isu isu utama terkait terutama 1 persoalan penyesuaian iuran yang masih juga belum dipahami oleh masyarakat," ungkap Dwi Ariyani.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2019 terjadi kenaikan iuran yaitu Kelas I Rp.160.000 perjiwa perbulan atau Rp. 5.333 jika dihitung perhari. Untuk Kelas II sebesar Rp. 110.000 perjiwa perbulan atau Rp. 3.367 perharinya. Sedangkan untuk kelas III sebesar Rp. 42.000 perjiwa perbulan atau Rp. 1.400 perhari.

"Pencegahan kecurangan sudah ada, sudah kita lihat kemarin dibandingkan dengan Provinsi lain baru Provinsi Riau yang sudah menyusun SK tersebut di Januari kita akan menyelenggarakan pertemuan konsolidasi," tutupnya. **(Rbn/Mcr/Sur).


(Pekanbaru/ruben)

KOMENTAR
Silahkan Login Untuk Mengisi Komentar