Pencarian Berita

Pekanbaru | Tribunterkini- Di akhir penutupan acara Bimtek Peliputan dan Penulisan Berita Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau yang langsung di tutup oleh Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, S.Ag, M.Pd.I, Kamis (07/11/2019).

Sebelum acara penutupan acara Bimtek Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, S.Ag, M.Pd.I menyampaikan beberapa pemaparan bahwa pengawas pemilu dalam menghadapi pilkada 2020, tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada berdasarkan UU No.7 Tahun 2017: Persiapan dan sosialisasi, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, Pemutakhiran DPT, Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Pencalonan Pres dan Wapres, Kampanye (Dikira 7 bulan), Pungut hitung dan rekap, penetapan anggota DPR, DPD, DPRD. Pres dan Wapres, pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD Pres dan Wapres. Dan sesuai dengan UU No.10 Tahun 2016: Persiapan, Pemutakhiran DPT.

Lembaga Pengawas Pemilu

Proses Penyelesaian Sengketa : UU No.7 tahun 2017 : Mediasi, Adjudikasi (Persidangan), UU No.10 Tahun 2016: Musyawarah.

Lalu Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan juga menuturkan, program - Program Unggulan Bawaslu Provinsi Riau Pilkada 2020: Bawaslu Masuk Desa, akan Melakukan Sosialisasi yang ditujukan kepada para Kades, Kaur, BPD, BUMDES, Kadus, RW dan RT, Posko Pengawasan Desa: Untuk Membuat Posko Pengawasan Setiap Desa.

Tugas pengawas dan jurnalis: pengawas di wajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu dan Kepada Publik, Laporan berisi: 5 W 1 H (What, When, Where, Why, Who, dan How), hal ini sama dengan tugas jurnalistik.

Isu-isu Pilkada 2020: PNS, TNI, Polri yang ikut Pilkada 2020 tidak perlu mengundurkan diri, tetapi hanya cuti, larangan ikut pilkada bagi Napi Koruptor, keterlambatan NPHD di beberapa daerah, pelanggaran Netralitas ASN, bagi ASN yang memiliki loyalitas tingggi terhadap calon yang berasal dari PNS akibat hanya cuti, ujar Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan. ***

(Pekanbaru/ruben)